Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencananya untuk menaikkan gaji para hakim sebagai langkah strategis dalam memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam salah satu pernyataan resmi terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Presiden, peningkatan kesejahteraan hakim menjadi salah satu cara untuk mencegah praktik suap dan intervensi dalam proses peradilan. “Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita agar hakim nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara secara optimal agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyatakan tengah memikirkan berbagai cara agar kebocoran anggaran dapat diminimalkan, dan hasil kekayaan Indonesia dapat disalurkan secara utuh kepada rakyat.
Dalam arahannya, Prabowo juga mengimbau seluruh jajaran pemerintah, pejabat, dan birokrat untuk bekerja dengan tulus dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa tugas utama pejabat publik adalah memberikan pelayanan terbaik, bukan mencari keuntungan pribadi.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa anggaran negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. “Anggaran untuk pelayanan rakyat tidak boleh diselewengkan atau dikorupsi dengan berbagai cara,” tegasnya, menutup pernyataan dengan ajakan untuk memperkuat integritas nasional di semua lini pemerintahan.
